ANALISIS PERAN PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN DI KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 2) menetapkan strategi pola kebijakan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan. Menggunakan metode survei dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Subyek penelitian adalah 75 responden anggota dari 25 Kelompok Usaha Bersama di 7 Desa di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Analisis hasil dengan metode SWOT meliputi faktor internal: Kekuatan (Strenght) dan Kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal: Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Treath). Hasil analisa data penelitian menunjukkan bahwa faktor Kekuatan memperoleh skor 3,65, faktor Kelemahan memperoleh skor 0,78. Faktor Peluang memperoleh skor 2,68, faktor Ancaman memperoleh skor 0,92.Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama melalui penyelenggaraan penyuluhan dapat tercapai dengan baik karena didukung faktor internal (Kekuatan) yaitu : tersedianya penyuluh yang kompeten, komoditas perikanan laut yang potensial dikembangkan, adanya interaksi nelayan yang kuat, akses pemasaran yang terbuka dan mudah dijangkau, keinginan nelayan untuk mengembangkan usaha perikanannya. Sedangkan faktor ekternal (Peluang) yaitu: adanya upaya pemerintah mengembangkan perikanan nelayan sebagai potensi utama perekonomian masyarakat pesisir melalui penyelenggaraan penyuluhan dengan sistem latihan, kunjungan secara kontinue, kebijakan untuk pemberdayaan, adanya permintaan pasar terhadap produk perikanan yang cukup tinggi. Strategi yang perlu dilakukan : 1) memperoleh data yang akurat mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam membuat kebijakan pemberdayaan, 2) optimalisasi lembaga penyuluhan dalam pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan, 3) meningkatkan kerjasama nelayan dengan pelaku usaha perikanan dengan sarana dan prasarana yang memadai, 4) menjamin kestabilan harga komoditas perikanan