PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DESKRIPSI INDIKASI GEOGRAFIS NANAS BIKANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Abstract

Sumber daya alam yang melimpah merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah salah satu ciri khas pembeda antara Indonesia dengan negara lain. Potensi ini menghasilkan berbagai macam produk, baik di bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perhutanan, serta budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada, sekaligus dalam perspektif HKI, potensi ini dapat diberikan perlindungan secara hukum dalam skema indikasi geografis. Proses pendaftaran indikasi geografis salah satunya mensyaratkan adanya dokumen deskripsi. Pasal 56 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, permohonan indikasi geografis ditolak salah satunya jika dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di sisi lain, berdasarkan pengabdian yang dilakukan tahun 2021 lalu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bikang, seperti kurang memahami tentang konsep HKI (termasuk indikasi geografis) sehingga praktis tidak ada rencana atau upaya untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, belum ada dukungan pemerintah daerah setempat, upaya pemetaan dan inventarisasi yang belum dilakukan sama sekali, dan belum ada dokumen deskpripsi atau sejenisnya yang berisi profil Nanas Bikang dari berbagai perspektif. Padahal, dokumen deskripsi, sesuai amanat Pasal 56 dan Pasal 59 UU Merek dan Indikasi Geografis, merupakan komponen terpenting untuk dapat mendaftarkan entitas tertentu sebagai indikasi geografis. Oleh karenanya, serangkaian kegiatan dilakukan, mulai dari pengumpulan data sebagai materi dokumen deskripsi, Focus Group Discussion (FGD) hasil data sementara, lalu dilanjutkan dengan penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang. Luaran utamanya adalah tersusunnya dokumen deskripsi Nanas Bikang.