RANCANGAN IMPLEMENTASI DIGITAL PAYMENT SEBAGAI INISIATIF PEMBAYARAN CASHLESS PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
Keywords:
digital payment, KPPN Surabaya II, Pengadaan Barang/JasaAbstract
Digital Payment (DigiPay) adalah aplikasi yang dibuat untuk menghimpun vendor dalam menyediakan pengadaan barang dan jasa keperluan pemerintah atau transaksi pemerintah. Pengguna DigiPay ini adalah satuan kerja (satker) yang menggunakan dana APBN melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah. Salah satunya adalah KPPN Surabaya II, yang merupakan bendahara umum negara di daerah dan langsung terjun dalam pengaplikasian sistem DigiPay untuk memudahkan satker-satker yang dinaungi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun dalam penerapannya selama ini masih terjadi satu transaksi saja. Hal ini menjadi urgensi perlunya rancangan mekanisme implementasi DigiPay. Langkah awal yang dilakukan adalah analisis terkait implementasi DigiPay dalam pengadaan barang/jasa di KPPN Surabaya II, kemudian dilakukan analisis perbedaan sebelum dan sesudah implementasi DigiPay. Selanjutnya, dilakukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan DigiPay, kemudian dibuat tutorial dan rancangan mekanisme penerapan DigiPay yang applicable. Hasilnya adalah mekanisme penerapan DigiPay mulai dari pemahaman singkatan dalam aplikasi DigiPay, user dan role aplikasi DigiPay, fitur user management dan fitur transaksi, alur proses bisnis dan transaksi DigiPay, serta efisiensi DigiPay.
References
Erlina, O. S. R. dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta Selatan: Salemba Empat
Kemenkeu. 2021. Potensi dan Tantangan Digipay Marketplace dalam Pengelolaan Uang Persediaan, (Online), (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ (diakses 27 Juli 2022).
Silalahi, D.E., dan R. R. Ginting. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (Jesya), Vol. 3, No. 2.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019. Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja. 15 November 2019. Jakarta.
KPPN Surabaya II. 2022. Digipay Lebih dari Sekadar platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, (Online), (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2/id/data-publikasi/berita-terbaru/2913 (diakses 27 Juli 2022).
Alifah, F. N. 2021. Digitalisasi Pengadaan Barang Jasa Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uang Persediaan pada Setiap Unit Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Jakarta, (Online), (https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/1507/ (diakses pada 27 Juli 2022)
Yadnya, I. D. G. S. 2022. Effect of Perception of Usability and Perception of Ease of Use of Digital Payment on the Performance of Cashless Society Programs in the Management of State Finances. Journal of World Science, Vol. 1 No. 5.
Adirinekso, G. P., S. Budiono, J. T. Purba. 2021. Switching Intention of ATM Link to Digital Transactions in Responding Himbara’s Bank New Policy: PPM Framework Perspective. Proceedings of the Second Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Kemenkeu. 2020. Laporan Capaian IS RBTK & Quickwins Ditjen Perbendaharaan 2020, (Online), (https://djpb.kemenkeu.go.id/tk/images/quickwins/QUICKWINS_DJPB_2020.pdf (diakses 29 Juli 2022).
Kurniati, P. N., dan B. Y. Nugroho. 2020. Cashless Government: A Corruption Prevention Strategy in Government Agencies. Asia Pacific Fraud Journal, Vol. 5, No. 2.
Sriyani, S., Samudra, I. K. B., & Syahputra, B. D. A. (2022). Implementasi kartu kredit pemerintah pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Amlapura. Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 3(1), 70–85. https://doi.org/10.33050/jmari.v3i1.2166
Mulyono, P. E. 2017. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal. Vol. 1 No. 1:32-42.
Yadnya, I. D. G. S. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Digital-Marketplace dalam Belanja APBN. Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol. 3 No. 6.
Rokhman, Arief. 2021. Membangun Sistem Marketplace Instansi Pemerintah di Daerah, (Online), (http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kaloka/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891membangun-sistem marketplace-instansi-pemerintah-di-daerah.html (diakses 27 Juli 2022).
Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: permasalahan dan solusi. Akuntabel, 17(2), 301–313
