KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI JAWA TIMUR

Abstract

Begitu besarnya peran UMKM dalam perekonomian Nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi hasil dari UMKM , maka pemerintah melalui undang-undang No 5 tahun 1999, memberi batasan terhadap UMKM yaitu untuk usaha kecil adalah usaha yang : a. Memiliki kekayaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b. Hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar, c. Milik warga Indonesia, d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Dengan batasan tersebut, maka diharapkan peranan pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan perhatian yang besar untuk mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.