PANCASILA LANDASAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM INDONESIA - Abdullah, Syukri; Joko Basuki, Untung (Prosiding SNasPPM, 2022)
Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi yang merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan cita negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep negara hukum Indonesia yang dikenal dengan rechtstaat dan rule of law, namun negara hukum berdasarkan Pancasila berbeda dengan negara hukum rechtstaat maupun rule of law. Negara hukum Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yaitu Pancasila. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui hakikat negara hukum berlandasrkan Pancasila dan karakteristiknya yang membedakan dengan negara hukum yang lain. Metode yang digunakan normatif atau library research, yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan yang diperlukan, dibaca, diperhatikan dan dicatat, kemudian disusun menurut kerangka yang telah dibuat, dan diklasifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Pendekatan yang digunakan filosofis, yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan hukum. Negara hukum Pancasila memiliki ciri khas sendiri yang memandang Ketuhanan sebagai causa prima, tidak boleh ada anti agama hidup ditengah-tengah hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dibanding negara hukum yang lain, baik negara hukum yang bercirikan rechtstaats maupun negara hukum Rule of Law serta negara hukum socialist legality. Negara hukum Pancasila mengakui adanya hak asasi manusia, tidak memisahkan antara agama dan negara secara rigit, adanya pengakuan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara. Negara hukum Pancasila juga mengenal adanya asas musyawarah mufakat dan gotong royong yang dalam praktiknya sangat diutamakan.